Skip to content

Demo Simpatik OTD Waduk Jatigede 364 PERSONIL Warga Akan Hentikan Kegiatan Proyek Jatigede Bila Tuntutannya Tak Dipenuhi

18 Februari 2011

Ribuan massa membanjiri Kantor Satuan Kerja NVT Pembangunan Waduk Jatigede beberapa waktu lalu. Ribuan massa yang terdiri dari 34 desa tersebut menuntut berbagai permasalahan yang timbul sehubungan dengan pembangunan waduk yang menurut mereka merugikan masyarakat.

Aksi yang dikoordinir Konsorsium OTD Waduk Jati Gede ini menuntut agar hak-hak mereka didengar pihak pengambil kebijakan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penanganan permasalahan-permasalahan yang ada dalam proyek pembangunan ini.

Konsentrasi Massa yang berawal di Alun-alun Darmaraja kemudian menelusuri Jalan Raya Wado, Dusun Malingping, menuju Desa Cigintung masuk Jalan Lingkar Genangan Waduk Jatigede dan menjelang siang hari kemudian bermuara di depan Kantor Satker NVT Pembangunan Waduk Jatigede, dilanjutkan kemudian dengan menyampaikan orasi silih berganti diselingi dengan meneriakkan yel-yel serta dilengkapi berbagai spanduk dan pamplet yang berisikan luapan ketidak puasan mereka terhadap kebijakan-kebijakan pihak Satker, Panitia Pembebasan tanah (P2T).

Keadaan sempat memanas ketika massa mencoba memasuki gerbang Kantor Satker dan melempar botol minuman dan lainnya, yang dihadang pihak keamanan dari Dalmas Polres Sumedang, tetapi hal ini tak berlangsung lama, karena pihak satker memberikan kesempatan dialog yang diwakili oleh tokoh-tokoh OTD dan perwakilan Konsorsium.

Ifan, Koordinator Demo Simpatik menyampaikan, bahwa Pembangunan Waduk Jatigede, ternyata pada kenyataannya hanya menyengsarakan rakyat, dalam implementasinya cenderung mengabaikan hak-hak dan aspirasi OTD Waduk Jatigede, “ Pembebasan lahan sampai saat ini belum tuntas, banyak yang belum dibebaskan, terlewat kekurangan luas, salah klasifikasi,salah penerima hak, terisolir dan rawan bencana “, katanya.Disampaikannya pula, bahwa saat ini terdapat 8.485 KK (26.010 jiwa) OTD Waduk Jatiegde yang masih beerdomisili di area genangan yang harus se

Disampaikannya pula, bahwa saat ini terdapat 8.485 KK (26.010 jiwa) OTD Waduk Jatiegde yang masih beerdomisili di area genangan yang harus segera pindah/ dipindahkan. 80% (6.667 KK) menghendaki untuk di resettlement sesuai arah minat masing-masing, sisanya 13% swakarsa/ mandiri dan 7% transmigrasi, “ Hingga kini Pemprov. Jawa Barat dan kabupaten terkait belum menentukan kepastian hukum tentang program relokasi ”, tandasnya.

Dilain kesempatan, Dedi, Sekjen. Konsorsium, mengatakan bahwa warga Sumedang jangan dijadikan korban bagi kepentingan Jatigede, tetapi harus dijadikan pemanfaat, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pengelolaannya.

Menjawab pertanyaan dan aspirasi warga, Atje Arifin Abdullah, Sekretasis Daerah Sumedang yang dalam hal ini bertindak sebagai Panitia Pengadaan tanah (P2T), mengatakan bahwa pembebasan lahan sudah sesuai dengan aturan, pembebasan lahan dilakukan atas laporan yang diterima dari Satker Jatigede dan P2T yang melakukan pendataan, ” Kita bersama-sama menentukan proses antara pemerintah, masyarakat dan satker, proses ini dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan ”, kata Atje.

Diakui Atje, bahwa pembebasan lahan tahun 1982, 1984 dan 1986 memang masih ada yang belum terakomodir dan akan diteliti daerah mana saja yang terlewat dan belum dibebaskan.

Menyikapi aspirasi pengunjuk rasa, Ir. Muhammad Rijal, M.Sc, Kepala Satker Jatigede, menyampaikan bahwa ia hanya sebagai pemegang kuasa pengguna anggaran, dan hanya melakukan/ melaksanakan kegiatan saja, tidak dalam posisi pengambilan kebijakan, karena dalam pengambilan keputusan, harus sesuai dengan instruksi atasan, katanya.

” Jadi bila ada permasalahan, kami melakukan pengerjaan tidak sendiri, tetapi berdasarkan arahan dan petunjuk dari atasan ! ”, lanjutnya, tapi ia berjanji untuk membawa permasalahan yang disampaikan dalam dialog ini kepada atasnnya untuk segera ditindaklanjuti.

Penyampaian aspirasi yang berlangsung cukup panas ini berakhir dengan penyampaian lembar aspiras dari masing-masing perwakilan, yang mengerucut pada tiga tuntutan, yaitu ; (1) Satuan Kerja NVT Pembangunan Waduk Jatigede harus segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan bagi kepentingan pembangunan waduk, sebelum pembangunan fisiknya selesai, (2) Pemprov. Jabar dan Kabupaten terkait, harus menyelesaikan dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede, dengan memperhatikan hak-hak dan aspirasi OTD Waduk jatigede, (3) Menghentikan sementara pembangunan fisik Waduk Jatigede, sebelum adanya ketegasan dan kejelasan para pengambil kebijakan dalam menyelesaikan masalah dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: