Skip to content

1.214 PNS dan Non PNS Kaabupaten Sumedang Ikuti Seleksi Sertifikasi

5 Mei 2011

1214 guru pegawai negeri sipil dan honorer, berjubel memenuhi Gedung Koperasi Guru Sumedang, (18/4) lalu. Keberadaan mereka sehubungan dengan peluang untuk keikutsertaan dalam pengajuan untuk bisa mengikuti  sertifikasi hingga mendapat predikat guru professional dengan tunjangannya kelak.

Untuk proses pengajuan peserta sertifikasi, mereka diharuskan mengisi format formulir jenis A.0 yang nantinya dalam proses selanjutnya, akan divalidasi untuk penyusunan rangking guna pemilahan, mengingat keterbatas kuota yang tersedia.

Dikatakan Nana, salah seorang pegawai Seksi Mutu Pendidikan Dinas pendidikan Kabupaten Sumedang disela kesibukan pengisian form A.1, ditempat yang sama, “ Setelah mengisi A.0, untuk yang terjaring, mereka akan menerima A.1, artinya mereka berhak mengikuti  tes berikutnya berupa program pelatihan profesi guru , PLPG, atau penyusunan Portopolio, dalam tahapan ini peserta tidak berarti sudah lulus !, ” katanya.(Teddy)

Asep Kurnia Lantik 87 Pengurus Pemuda ARWT Tingkat Kecamatan dan Desa.

5 Mei 2011

Asep Kurnia, SH, Ketua Pemuda Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Indonesia Kabupaten Sumedang, Rabu (13/4) di Gedung KPGW Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang,  lantik 8 pengurus Pemuda ARWT  Tingkat Kecamatan Jatinunggal dan 79 orang pengurus Pemuda ARWT tingkat desa yang tersebar di 9 desa wilayah Jatinunggal. Acara yang dihadiri Ketua DPP ARWT Indonesia, Drs. H. Sanusi Mawi, Msi, Pengurus Pemuda ARWT Kabupaten Sumedang, Camat Jatinunggal, Deddy TW, S.Pd, M.Pd,Msi, Danramil Kecamatan Jatinunggal, Kapten Inf. A.E. Sopiana, Kapolsek, AKP. Moch Noor, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu ia memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana yang sudah melaksanakan pelantikan dalam waktu dan persiapan yang terbatas, tetapi acara dapat berlangsung dengan baik.

Dikatakan Asep, bahwa anggota Pemuda ARWT / ARWT bukan organisasi yang berangotakan RT atau RW saja, tetapi merupakan organisasi yang beranggotakan masyarakat yang berada dilingkungan RT/RW, “ Jadi anggota terbuka untuk siapa saja yang berada di lingkungan RT dan RW !, “ tandasnya. “ Dalam UU Kepemudaan (perubahan), yang dimaksud pemuda adalah yang berusia 30 hingga 40 tahun, tetapi untuk kepengurusan tidak ada aturan tentang masalah umur tersebut .“ Baca selanjutnya…

Pamidangan Adang Rohana (AR) Jadi Ajang Kompetisi Seniman Domba Se-Jawa Barat

5 Mei 2011

Masyarakat kota Sumedang kini mempunyai tempat yang bisa dibanggakan untuk menumpahkan kemampuannya dalam seni domba, karena kini  di Desa Garudra Kecamatan Cimalaka telah dibangun fasilitas tersebut diatas tanah seluas ± 4 H dengan dengan arena yang cukup luas berukuran 20 m x 20 m, unjuk ajang kebolehan domba kesayangan mereka.

Dalam rangka peresmian fasilitas tersebut, Sabtu ( 17/4) digelar kompetsi seni domba Se-Jawa Barat yang dilaksanakan dua hari, dimulai Sabtu 17 April sampai hari Minggu, yang diikuti oleh para seniman dari seluruh penjuru tanah Jawa Barat.

 “ Lomba ini dilaksanakan oleh DPC Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Sumedang. Untuk hari petama, Sabtu ini rencananya akan dibuka dan diresmikan oleh Bapak Bupati yang akan didampingi pa Wabup dan Kepala Disbudparpora, sedangkan peserta yang terdaftar sebanyak 103 pasang , tetapi sekarang yang telah melakukan registrasi 95 pasang, jadi ada 8 pasang domba dari semua itu yang belum mendaftarkan diri Baca selanjutnya…

Pembangunan PLT Panas Bumi Gunung Tampomas Belum Sepenuhnya Disetujui Warga

5 Mei 2011

Indonesia sebenarnya adalah merupakan negara yang memiliki Potensial Energi Panas Bumi (geothermal) terbesar di dunia, tersebar di 253 lokasi yang diperkirakan dapat menghasilkan listrik sekitar 27,000 MW atau sekitar 40% dari cadangan energy panas bumi dunia (Berdasarkan data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia), oleh karena itu PT.PLN bersama dengan Perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang energi melakukan ekplorasi Geothermal Tampomas.yang akan dibangun di Kecamatan Buahdua, disekitar kawasan rekreasi pemandian Cipanas di kaki Gunung Tampomas sebelah Utara, yang memiliki kandungan panas bumi cukup potensial sekitar 55 mega watt.
Namun, Proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Gunung Tampomas hingga kini masih belum 100 % mendapat peersetujuan warga sekitar, masyarakat yang bermukim diwilayah proyek tersebut masih belum bisa menerima rencana pembangunan pembangkit listrik tersebut. Dari ketiga desa yang wilayahnya akan dibangun proyek, Desa Cilangkap, Desa Narimbang dan Sekarwangi, mayoritas dari mereka masih menolak pembangunanannya, menindaklanjuti wacana tersebut, PT. WIKA Baca selanjutnya…

Ketua Umum ARWT Idonesia, Drs. H. Sanusi Mawi, M.Si, “ Kebijakan Sekarang Seperti Gunung Terbalik !”

21 Februari 2011

Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Indonesia tekankan agar DPR Kabupaten Sumedang untuk mendukung perjuangan ARWT dalam realisasi programnya, karena selama ini kebijakan anggaran cenderung tidak berpihak kepada rakyat.
“ Jangan ada alasan defisit, harus riil, dengan pemerataan yang berkeadilan, dimana anggaran harus ‘Pro Rakyat’. Sekarang ini anggaran untuk masyarakat seperti ‘ gunung terbalik’, tidak sempurna, hal ini akan sangat berbahaya. Anggaran harus mengakar kebawah, dimana pucuknya semakin kecil,” hal ini disampaikan Drs. H. Sanusi Mawi, M.Si, Ketua Unum ARWT Indonesia, Rabu (2/2) lalu dalam audien yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPR Kabupaten Sumedang, yang mana hal ini sudah direkomendasikannya kepada presiden.
Disampaikan Sanusi, audien dilakukan karena adanya dorongan dan pertanyaan dari pengurus ARWT dari tiap kecamatan, yang hingga kini masih belum ada penjelasan tentang penyampaian aspirasi dalam audien tahun 2009 lalu. “ Untuk menghindari adanya demo, maka kami berusaha untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam temu wicara ini. Bisa dibayangkan kalau seluruh masyarakat RT/RW Se Kabupaten Sumedang berdatangan kemari mempertanyakannya, “ imbuh Sanusi.
Dikatakannya, bahwa materi pembicaraan dalam audien yang kedua kalinya ini adalah untuk menyampaikan permasalahan serupa yang tahun 2009 lalu tidak ada respon sama sekali.
Dalam penyampaian aspirasi masyarakat RT/RW, mereka mengharapkan perhatian pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan pengurus RT/RW yang merupakan ‘ ujung tombak dan ujung tombok’ dalam membantu semua program yang digulirkan pemerintah dalam melaksanakan konsep/program-program pembangunannya. “ Semua program akan bermuara di pengurus RT/RW ini, karena mereka yang berada di ‘ ring ‘ paling bawah, yang otomatis apabila ada permasalahan atau ketidakpuasan warga, RT/RW-lah yang jadi ‘ kambing hitam’ -nya !, tetapi mengpa RT/RW yang berada di ‘Zona’ paling depan ini tak pernah dilirik sama sekali, apalagi mendapat ‘Reward’ dalam perjuangannya ?. “
Sementara Ketua Panitia Aspirasi Program RT/RW Kabupaten Sumedang Tahun 2011, Andi Ansyaruding, menyampaikan beberapa poin yang merupakan usulan bantuan dana operasional untuk Lembaga RT dan RW, hal ini guna realisasi dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumedang (RPJPMD 2009-2013), yang terdiri dari permohonan bantuan Dana Opersional (100 rb/3 bln), dana untuk Pembinaan ( Kabupaten, Kecamatan, Desa) dan Tunjangan Hari Raya th (THR)
100 rb/th.
Disampaikan Andi,alam harapannya, agar aspirasi ARWT Kab Smd, dimana pokok-pokok pandangan tersebut dapat dibuat dalam bentuk PAGU yang ketetapan.
Sementara itu, Ketua DPR Kabupaten Sumedang, Drs. H. Sarnata, yang ditemani empat anggota lainnya, menyampaikan apresiasinya terhadap program-program dan sangat sangat setuju dengan visi dan Misi ARWT. Menjawab aspirasi yang dikemukakan dalam audien tersebut, ia menyerahkannya kepada Ketua Harian Anggaran yang merupakan leading sector -nya.
Ketua Harian Anggaran, Atang, yang didampingi 4 orang anggota Badan Anggaran lainnya, menyampaikan bahwa fihaknya bukannya tidak merespon akan aspirasi ARWT pada tahun 2009 lalu, Bukan lupa, tetapi melihat akan azas prioritas, karena kondisi keuangan yang sangat tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti aspirasi yang diajukan pada beberapa tahun lalu tersebut. Dikatakannya, bahwa konsekwensi kebijakan yg sdh ditempuh dan tidak berhenti, membuat Anggota Badan Anggaran dihadapkan pada target prioritas dalam RPJMD 2009/2013, yaitu bidang pelayanan dasar dan infra struktur, untuk pendidikan Kabupaten Sumedang sudah 54 %, angka minimal dalam Peraturan Pemerintah adalah 20 %, subsidi untuk antisipasi masyarakat yang tidak ke cover jamkesmas atau lainnya, peningkatan kualitas Infrastruktur, jalan, air bersih dan lainnya, “ Untuk jalan, ditahun 2011 ini, kami punya kewajiban sekitar 700 Km lebih, belum lagi dalam APBD yang sudah ditetapkan kemarin, ada hutang untuk ADD, kita punya tunggakan !, “ kilah Atang.
Diakuinya, di TAPD tidak ada usulan untuk ARWT, “ Tetapi hal ini akan dijadikan bahan telaahan kami, ada peluang dalam evaluasi gubernur, kita akan coba buat formulasi baru, dengan mengingat kondisi pemerintah Kabupaten Sumedang yang mempunyai beberapa target dan akan dibicarakan alternatif dalam pembahasannya, karena saat ini belum ada agenda untuk membahas kebijakan gubernur, “ pungkasnya.
Dalam kesempatan terakhir, Ketua Umum ARWT Indonesia, mengatakan bahwa untuk realisasi dari hal tersebut tergantung ‘ niat’ para pemegang kebijakan, “ Berpihak kepada rakyat atau tidak ?, dalam menetapkan kebijakan, jangan seperti Gunung Terbalik !”, pungkasnya mengulang kalimat yang sempat dikatakannya beberapa saat lalu.

Demo Simpatik OTD Waduk Jatigede 364 PERSONIL Warga Akan Hentikan Kegiatan Proyek Jatigede Bila Tuntutannya Tak Dipenuhi

18 Februari 2011

Ribuan massa membanjiri Kantor Satuan Kerja NVT Pembangunan Waduk Jatigede beberapa waktu lalu. Ribuan massa yang terdiri dari 34 desa tersebut menuntut berbagai permasalahan yang timbul sehubungan dengan pembangunan waduk yang menurut mereka merugikan masyarakat.

Aksi yang dikoordinir Konsorsium OTD Waduk Jati Gede ini menuntut agar hak-hak mereka didengar pihak pengambil kebijakan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penanganan permasalahan-permasalahan yang ada dalam proyek pembangunan ini.

Konsentrasi Massa yang berawal di Alun-alun Darmaraja kemudian menelusuri Jalan Raya Wado, Dusun Malingping, menuju Desa Cigintung masuk Jalan Lingkar Genangan Waduk Jatigede dan menjelang siang hari kemudian bermuara di depan Kantor Satker NVT Pembangunan Waduk Jatigede, dilanjutkan kemudian dengan menyampaikan orasi silih berganti diselingi dengan meneriakkan yel-yel serta dilengkapi berbagai spanduk dan pamplet yang berisikan luapan ketidak puasan mereka terhadap kebijakan-kebijakan pihak Satker, Panitia Pembebasan tanah (P2T).

Keadaan sempat memanas ketika massa mencoba memasuki gerbang Kantor Satker dan melempar botol minuman dan lainnya, yang dihadang pihak keamanan dari Dalmas Polres Sumedang, tetapi hal ini tak berlangsung lama, karena pihak satker memberikan kesempatan dialog yang diwakili oleh tokoh-tokoh OTD dan perwakilan Konsorsium.

Ifan, Koordinator Demo Simpatik menyampaikan, bahwa Pembangunan Waduk Jatigede, ternyata pada kenyataannya hanya menyengsarakan rakyat, dalam implementasinya cenderung mengabaikan hak-hak dan aspirasi OTD Waduk Jatigede, “ Pembebasan lahan sampai saat ini belum tuntas, banyak yang belum dibebaskan, terlewat kekurangan luas, salah klasifikasi,salah penerima hak, terisolir dan rawan bencana “, katanya.Disampaikannya pula, bahwa saat ini terdapat 8.485 KK (26.010 jiwa) OTD Waduk Jatiegde yang masih beerdomisili di area genangan yang harus se

Disampaikannya pula, bahwa saat ini terdapat 8.485 KK (26.010 jiwa) OTD Waduk Jatiegde yang masih beerdomisili di area genangan yang harus segera pindah/ dipindahkan. 80% (6.667 KK) menghendaki untuk di resettlement sesuai arah minat masing-masing, sisanya 13% swakarsa/ mandiri dan 7% transmigrasi, “ Hingga kini Pemprov. Jawa Barat dan kabupaten terkait belum menentukan kepastian hukum tentang program relokasi ”, tandasnya.

Dilain kesempatan, Dedi, Sekjen. Konsorsium, mengatakan bahwa warga Sumedang jangan dijadikan korban bagi kepentingan Jatigede, tetapi harus dijadikan pemanfaat, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pengelolaannya.

Menjawab pertanyaan dan aspirasi warga, Atje Arifin Abdullah, Sekretasis Daerah Sumedang yang dalam hal ini bertindak sebagai Panitia Pengadaan tanah (P2T), mengatakan bahwa pembebasan lahan sudah sesuai dengan aturan, pembebasan lahan dilakukan atas laporan yang diterima dari Satker Jatigede dan P2T yang melakukan pendataan, ” Kita bersama-sama menentukan proses antara pemerintah, masyarakat dan satker, proses ini dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan ”, kata Atje.

Diakui Atje, bahwa pembebasan lahan tahun 1982, 1984 dan 1986 memang masih ada yang belum terakomodir dan akan diteliti daerah mana saja yang terlewat dan belum dibebaskan.

Menyikapi aspirasi pengunjuk rasa, Ir. Muhammad Rijal, M.Sc, Kepala Satker Jatigede, menyampaikan bahwa ia hanya sebagai pemegang kuasa pengguna anggaran, dan hanya melakukan/ melaksanakan kegiatan saja, tidak dalam posisi pengambilan kebijakan, karena dalam pengambilan keputusan, harus sesuai dengan instruksi atasan, katanya.

” Jadi bila ada permasalahan, kami melakukan pengerjaan tidak sendiri, tetapi berdasarkan arahan dan petunjuk dari atasan ! ”, lanjutnya, tapi ia berjanji untuk membawa permasalahan yang disampaikan dalam dialog ini kepada atasnnya untuk segera ditindaklanjuti.

Penyampaian aspirasi yang berlangsung cukup panas ini berakhir dengan penyampaian lembar aspiras dari masing-masing perwakilan, yang mengerucut pada tiga tuntutan, yaitu ; (1) Satuan Kerja NVT Pembangunan Waduk Jatigede harus segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan bagi kepentingan pembangunan waduk, sebelum pembangunan fisiknya selesai, (2) Pemprov. Jabar dan Kabupaten terkait, harus menyelesaikan dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede, dengan memperhatikan hak-hak dan aspirasi OTD Waduk jatigede, (3) Menghentikan sementara pembangunan fisik Waduk Jatigede, sebelum adanya ketegasan dan kejelasan para pengambil kebijakan dalam menyelesaikan masalah dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede.

5 Fakta-Fakta Penyelewangan Dana BOS, Ironi “Sekolah Gratis”

7 Februari 2011

Dalam dua artikel sebelumnya tentang iklan “sekolah gratis, pasti bisa” dan realitas bahwa bahwa masih dipungutnya  biaya Rp 575.000 per siswa untuk memasuki jenjang SMP. Dan angka-angka ini bervariasi tergantung daerah dan kebijakan sekolah.

Depdiknas

UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatur  pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat + Pemerintah Daerah dan masyarakat sebesar minimal 20% dari belanja negara/daerah. Namun, selama bertahun-tahun, pemerintah masih belum merealisasikan anggaran 20% tersebut. Dan dalam kurun 2005-2008, para guru dalam wadah PGRI menuntut pemerintah SBY-JK untuk mematuhi UU 20/2003 agar APBN memberi porsi 20% bagi pendidikan.

Hingga  Mei 2008, para guru memenangkan gugatan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemerintah SBY-JK mematuhi UU 20/2003 khususnya anggaran 20% APBN untuk pendidikan. Inilah salah satu kemenangan para pendidik  menuntut hak mendidik generasi muda.  Pemerintah SBY-JK “terpaksa” menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan. Angka ini meningkat bak  disampar petir, karena kita tahu bahwa sektor pendidikan pada tahun 2007 hanya menerima sebesar 11.8% dari APBN (Rp 50.02 triliun). Dan pada tahun 2008 hanya 12% dari APBN (Rp 61.4 triliun). Dan pada tahun 2009, pemerintah baru menganggarkan pendidikan 20% APBN setelah digugat oleh para guru melalui PGRI. Sekali lagi saya tekankan, agar rakyat tidak  mudah didoktrin dengan opini absurd melalui iklan yang menisbikan perjuangan para guru (PGRI) yang tidak henti-henti menyuarakan 20% selama 3 tahun.

Berikut ini saya sampaikan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (DPL) TA 2007 dan 2008. Dalam mengaudit hasil laporan dana BOS dan dana pendidikan lainnya, BPK RI mengambil uji sampling pada 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota, serta hasil pengolahan kuesioner yang telah diisi kepala sekolah. Catatan penting : Data penyalahgunaan anggaran ini hanya disampling 4127 sekolah SD/SMP dari sekitar 200.000 SD/SMP. Atau angka tertera hanya mencatat 2% dari total penyalahan anggaran dana BOS.

Dari hasil audit dan pengolahan data di lapangan, maka diperoleh statisik penyelewangan dana BOS dan dan pendidikan dasar lainnya sebagai berikut :

1. Sebanyak 62.85% sekolah tidak mencantumkan penerimaan BOS dan DPL (indikasi korupsi)

  • Sebanyak 62,84% sekolah yang disampling tidak mencantumkan seluruh penerimaan dana BOS dan DPL dalam RAPBS dengan nilai Rp 479,96 miliar [TA 2007] dan  Rp 144, 23 miliar [TA 2008 semester I]. Padahal salah satu media perencanaan yang dipakai sekolah dalam pengelolaan keuangannya adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
  • Penyalahan ini disebabkan oleh : 1) petunjuk teknis BOS dalam penyusunan RAPBS tidak mengatur
    secara jelas cara penyusunan dan mekanisme pengesahan dari RAPBS menjadi APBS dan 2) Kepala sekolah tidak transparan dalam mengelola dana sekolah.

2. Sebanyak 4.12% sekolah tidak mengratiskan biaya operasional sekolah pada siswa didiknya

  • Dari 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota, diperoleh 47 SD (27 SD Negeri dan 20 SD Swasta) dan 123 SMP (95 SMP Negeri dan 28 SMP Swasta) di 15 kabupaten/kota belum membebaskan biaya/iuran bagi siswa tidak mampu di sekolah dan tetap memungut iuran/biaya pendidikan seperti iuran ekstra kurikuler, sumbangan pengembangan sekolah, dan iuran komputer kepada siswa.

3. Dana BOS sebesar Rp28.14 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya (indikasi korupsi).

  • Sesuai dengan peraturan dan perundangan, dana BOS diperuntukkan untuk :
    1. pembiayaan seluruh kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB);
    2. pembelian buku tekspelajaran dan buku penunjang untuk koleksi perpustakaan;
    3. pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
    4. pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan siswa, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya;
    5. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;
    6. pengembangan profesi guru antara lain pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS;
    7. pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair dan perawatan lainnya;
    8. pembiayaan langganan daya dan jasa;
    9. pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah;
    10. pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin;
    11. pembiayaan pengelolaan BOS dan bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan jika masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran  sekolah.
  • Penggunaan dana BOS yang dilarang:
    1. untuk disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; dipinjamkan kepada pihak lain; membiayai kegiatan yang bukan merupakan prioritas sekolah;
    2. membayar bonus,transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid;
    3. melakukan rehabilitasi sedang dan berat;
    4. membangun gedung/ruanganbaru;
    5. membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung prosespembelajaran;
    6. menanam saham; dan
    7. membiayai kegiatan yang telah dibiayai sumber dana pemerintah pusat atau daerah.
  • Fakta dilapangan: dari hasil sampling 4127 sekolah terdapat 2054 sekolah (sebesar 49,79%) penerima dana BOS menyalahi penggunaan dana BOS sebesar Rp 28.14 miliar dengan sebagai berikut:
    1. Biaya transportasi kegiatan rekreasi kepala sekolah dan guru.
    2. Uang lelah kepala sekolah.
    3. Biaya pertemuan hari ulang tahun yayasan (biasa terjadi di sekolah swasta yang dikelola yayasan).
    4. Dana BOS digunakan untuk membeli laptop, PC desktop, flash disk, dan peripheral komputer lainnya yang tidak terkait langsung dengan murid.
    5. Membeli peralatan yang tidak berkaitan langsung dengan murid seperti dispenser, TV, antena parabola, kursi tamu di ruang kepala sekolah, lemari, dan lain-lain.
    6. Pembelian voucher hand phone, pemberian uang duka dan karangan bunga acara pisah sambut kepala dinas, pembelian note book dan PC desktop.
    7. Melakukan rehab gedung sekolah yang termasuk dalam rehab sedang atau berat.
    8. Biaya honor dan transportasi guru untuk kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya seperti LPMP, SKB, dan Pemda.
    9. Dana BOS dipinjamkan sementara untuk membiayai honor guru bantu atau honor guru tidak tetap yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
    10. Biaya partisipasi HUT Kota/Kabupaten (mengikuti parade HUT kota atau kabupaten).
    11. Biaya konsumsi guru dari pagi s.d. siang hari (selain biaya teh, gula, dan kopi seperti diperbolehkan dalam juklak)
  • Dengan mengunakan uji sampling (uji petik) 4127 dari sekitar 200 ribu sekolah, maka dana BOS yang tidak digunakan sesuai peruntukan dalam operasional sekolah mencapai Rp 1.4 triliun.
  • Dari laporan BPK RI tersebut, mestinya Departemen Pendidikan Nasional (Menteri Bambang Subadyo) berbenah diri mengurusi penyalahan penggunaan anggaran sekolah dan mensosialisasi melalui kepada dinas kabupaten/kota untuk mengimplementasikan dengan tepat anggaran BOS dari uang pajak rakyat+sumber daya alam+ utang negara.  Bukan pula dengan melancarkan iklan “sekolah gratis” yang menghabiskan ratusan miliar rupiah.

4. Buku dana BOS buku sebesar Rp562.4 juta tidak sesuai dengan buku panduan BOS  (indikasi korupsi) dan senilai Rp656.7 juta belum/tidak dapat dimanfaatkan.

  • Dari sampling 4127 SD/SMP di 62 kabupaten/kota, terdapa 134 sekolah di  14 kabupaten/kota senilai Rp 562.4 juta yang menggunakan dana BOS buku untuk membeli buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan juknis BOS buku. Secara statistik, angka penyalahaan BOS buku ini setara dengan Rp 25 miliar untuk sekitar seluruh SD/SMP di Indonesia.

5. Terjadinya indikasi korupsi sebesar Rp 2.41 miliar dana safeguarding

  • Dalam pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dana safeguarding menunjukkan bahwa pengelolaan dana safeguarding pada Tim Manajemen BOS Provinsi Maluku Utara, Jawa Timur dan Maluku terjadi penyimpangan senilai Rp 2.14 miliar.
  • Dalam dokumen pemeriksaan BPK RI, secara jelas menyatakan adanya indikasi korupsi dengan rincian sebagai berikut :
    1. Pemasangan iklan safeguarding Maluku Utara diragukan kewajarannya dan diindikasikan merugikan keuangan negara sebesar Rp250,37 juta dan ditambah  perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar  Rp1,32 miliar.
    2. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan penyuluhan dan penyebaran informasi melalui media cetak di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 749,63 juta.
    3. Kemahalan harga atas penayangan iklan di Provinsi Maluku sebesar Rp 88,57 juta.

************

Sebenarnya ada 12 temuan penyalahan penggunaan anggaran BOS dan DPL dari hasil pemeriksaan BPK RI. Namun dalam kesempatan ini, saya hanya mengambil 5 dari 12 laporan temuan penyalahgunaan anggaran BOS dan DPL yang merugikan negara hingga puluhan bahkan triliun rupiah.

Dalam laporan setebal 93 halaman tersebut juga secara jelas merilis kabupaten/kota yang bermasalah dalam menggurus dana BOS dan DPL.  Penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah pada 32 provinsi mengalami keterlambatan 1 sd 66 hari untuk TA 2007 dan 1 sd 60 hari untuk TA 2008, sehingga bank/diknas setempat mendapat keuntungan dari dana ‘tabungan’/bunga setoran yang ditanamkan di bank-bank tersebut.

Begitu juga, penitipan uang pajak senilai Rp1.212,00juta atas DAK Bidang Pendidikan yang diterima sekolah di Kota Jayapura dipergunakan untuk kepentingan lain dan sisa dana penitipan uang pajak sebesar Rp423,18juta belum disetor ke kas negara

Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengorganisasian dan implementasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Birokrasi masih menjadi biang kebocoran dana negara. Mestinya Depdiknas melalui Mendiknas Bambang S sudah melihat hal ini jauh ke depan dan tidak dengan begitu ambisius melancarkan iklan “sekolah gratis”. Jika Anda memang piawai dalam pendidikan, jangan khawatir Anda akan diangkat sebagai Mendiknas lagi oleh Capres yang menang, tanpa harus memenangkan salah satu capres, karena jelas sekali dana iklan sekolah gratis “bisa” menggunakan dana rakyat.

Akhir kata, apa makna “sekolah gratis”, jika reformasi birokrasi di Depdiknas masih jauh dari harapan serta terjadi penyalahgunaan anggaran karena ketidakprofesionalan pejabat Depdiknas baik di pusat maupun daerah serta mental korup yang masuk dalam sendi-sendi para pendidik?

Salam Perubahan, 2 Juli 2009
ech-wan

Sumber Data :  Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Dana BOS dan DPL TA 2007 dan 2008